Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyesalkan ketidakseragaman informasi mengenai keberadaan ISIS di Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya baru-baru ini, menyusul pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim kepada media yang menyebutkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya ISIS di Indonesia.

“Padahal secara tegas pihak kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas aksi teror di Sarinah, Thamrin beberapa hari lalu adalah ISIS,”ungkap Saleh.

Menurutnya, hal itu membuktikan tidak adanya koordinasi antara pihak kepolisian, BNPT dan Kementerian Agama. Seharusnya Kemenag bisa dijadikan ujung tombak dalam melakukan sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia.

“Artinya, Kemenag belum memiliki data dan fakta tentang ISIS di Indonesia, melainkan hanya dimiliki oleh Kepolisian dan BNPT. Tidak heran jika selama ini Kemenag tidak pernah dilibartkan dalam upaya antisipasi terhadap bahaya gerakan itu,”jelasnya.

Kementerian Agama ditambahkan Politisi dari Fraksi PAN ini seharusnya menjadi salah satu lembaga negara yang efektif dalam melakukan deradikalisasi di tengah-tengah masyarakat. Mengingat jaringan dan kantor Kemenag menyebar secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap aktivitas kelompok-kelompok masyrakat yang dinilai menyimpang.

“Kantor urusan agama (KUA) menyebar hampir di seluruh Indonesia, tugasnya membina dan memfasilitasi umat dalam menjalankan agama. Sayang sekali kalai tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu saya berharap Kemenag dapat bekerjasama dengan Kepolisian, BNPT, dan intelejen untuk melakukan upaya persuasif dan antisipatif terhadap gerakan-gerakan radikalisme dan ajaran sesat,”pungkasnya.(Ayu), foto : naefurodji/parle/hr.